Amankan Listrik Nasional, Pondasi Penting Indonesia Maju
JAKARTA – Ketua Umum DPP BARA JP, Willem Frans Ansanay, menegaskan bahwa ketahanan energi nasional, khususnya sektor kelistrikan, merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Maju. Menurutnya, pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, serta kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terkait pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah pada masa kepemimpinan direksi PLN sebelumnya.
Menteri ESDM menegaskan bahwa gangguan tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara secara nasional.
Frans menjelaskan, berdasarkan keterangan Menteri Bahlil, penyebab utama pemadaman bergilir lebih banyak dipengaruhi oleh kendala teknis operasional pada sejumlah pembangkit listrik serta kebutuhan pemeliharaan fasilitas pembangkit yang harus segera ditangani.
Selain itu, terdapat tantangan dalam penyediaan batu bara kalori menengah dengan spesifikasi sekitar 5.200 kalori yang dibutuhkan oleh beberapa pembangkit. Namun, kondisi tersebut tidak memengaruhi ketersediaan batu bara nasional secara keseluruhan. Pemerintah juga terus melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan pasokan energi tetap aman dan terjaga.
Menurut Frans, stok batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional saat ini berada dalam kondisi aman dan terkendali. Karena itu, perhatian perlu difokuskan pada peningkatan keandalan infrastruktur, penguatan sistem operasional, serta manajemen pembangkit yang lebih efektif guna mencegah terulangnya gangguan pasokan listrik.
BARA JP juga menyoroti keluhan masyarakat terkait pemadaman bergilir dan kenaikan biaya listrik yang sempat menimbulkan keresahan. Frans menilai berbagai persoalan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh dan transparan agar tidak mengganggu kepercayaan publik terhadap sektor ketenagalistrikan nasional.
Ia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kelistrikan harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses pengawasan dan evaluasi perlu dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan fakta.
DPP BARA JP juga menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada jajaran Direksi PLN yang baru yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 18 Juni 2026 di Jakarta.
Kepada direksi yang baru, BARA JP berharap pelayanan kelistrikan nasional dapat semakin baik, tanpa pemadaman bergilir yang merugikan masyarakat serta tanpa kebijakan yang membebani rakyat melalui kenaikan tarif listrik.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kepentingan masyarakat, BARA JP meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas setiap dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat apabila ditemukan dalam pengelolaan sektor kelistrikan. Di sisi lain, direksi baru PLN diharapkan mampu bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Frans menegaskan bahwa ketegasan pemerintah dalam menerapkan tata kelola kelistrikan yang baik merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Listrik yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan akan menjadi penggerak utama pembangunan di berbagai sektor strategis.
“Menjaga keandalan listrik nasional bukan hanya soal energi, tetapi juga tentang menjaga fondasi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkasnya.
