TEVRI TV, MANADO – Dugaan kasus kekerasan seksual yang diduga melibatkan seorang oknum Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) di salah satu rumah makan di kawasan Sario, Kota Manado, dipastikan tidak ada kaitannya dengan Gubernur Sulawesi Utara maupun institusi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH Korpri) Pemprov Sulut, Advokat Acel Mewengkang, menanggapi isu yang berkembang luas dan viral di media sosial.
Menurut Acel, peristiwa yang terjadi merupakan persoalan pribadi yang tidak berhubungan dengan jabatan pelaku sebagai staf khusus, apalagi dengan kebijakan ataupun aktivitas resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Perlu kami tegaskan bahwa dugaan kasus ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Gubernur Sulawesi Utara maupun institusi Pemprov Sulut. Ini adalah persoalan individu yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi sesuai hukum yang berlaku,” ujar Acel Mewengkang kepada wartawan.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak menggiring opini seolah-olah peristiwa tersebut melibatkan atau mencoreng nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara kelembagaan.
“Jangan sampai ada framing yang menyesatkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak melindungi siapa pun yang bermasalah hukum. Jika terbukti bersalah, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Acel juga menambahkan bahwa Pemprov Sulut menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.
“Kami mendukung penegakan hukum yang objektif dan profesional. Semua pihak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” katanya.
Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan informasi dugaan kekerasan seksual yang terjadi di sebuah rumah makan di kawasan Sario, Manado, yang menyeret nama seorang oknum staf khusus gubernur. Informasi tersebut dengan cepat menyebar dan memicu berbagai spekulasi publik.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak menyikapi informasi yang beredar serta tidak mengaitkan persoalan pribadi dengan institusi pemerintahan yang tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam peristiwa tersebut. ( TEVRI)
