JAKARTA, Tevri-tv.com,– Kerikil tajam kembali menghantam fondasi kebijakan EKSPOR pemerintahan saat ini. Bukan dari arah yang biasa, tetapi justru dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI), Dikki Akhmar, yang dengan berani menyoal langsung kapasitas kepemimpinan Presiden RI—sekaligus mantan menantu Presiden kedua RI, Soeharto.
Polemik pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang tak kunjung reda kini memasuki babak baru yang lebih personal dan filosofis. Minggu (14/6/2026), Dikki secara eksplisit menyebut kebijakan DSI yang inkonsisten dan mengguncang pasar sebagai bukti paling gamblang tentang kegagalan Presiden dalam menyerap nilai-nilai kepemimpinan almarhum mertuanya sendiri, Presiden Soeharto.
“Mertuanya (Soeharto) dulu selalu mengajarkan tiga prinsip sakti: Ojo Dumeh, Ojo Kesusu, Ojo Kageteun. Fakta di lapangan, kebijakan DSI saat ini justru melakukan kebalikannya. Ini bukti bahwa beliau tidak pernah sungguh-sungguh belajar dari mertuanya,” tegas Dikki dengan nada yang tidak bisa lagi disebut sekadar kritik, melainkan kecaman filosofis.
Dikki kemudian mengupas satu per satu pelanggaran terhadap trilogi ajaran Soeharto tersebut—sebuah bingkai yang sengaja dipilih untuk menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya keliru secara teknis, tetapi juga tercerabut dari akar kearifan lokal Jawa yang mengajarkan kekuasaan yang adiluhung.
- Melanggar Ojo Dumeh: Ketika Kekuasaan Melahirkan “Calo Raksasa”
Prinsip pertama, Ojo Dumeh (jangan mentang-mentang), mengajarkan bahwa kekuasaan bukanlah izin untuk bertindak semena-mena. Dikki mengingatkan bahwa justru inilah yang pertama kali dilanggar.
“Mentang-mentang punya kuasa, pemerintah ambil alih ekspor seenaknya. Awalnya wacana DSI mengerikan: semua ekspor sumber daya alam (SDA) harus lewat mereka. Itu kan namanya jadi calo raksasa yang mentang-mentang negara,” ujarnya.
Ia menilai perubahan narasi dari “pengambilalihan ekspor” menjadi sekadar “memperbaiki tata kelola” dan “watchdog” bukanlah perbaikan, melainkan kemunduran strategis yang canggung. “Kalau tujuannya cuma jadi pengawas, buat apa repot-repot bentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru? Tugas Bea Cukai dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) itu justru di situ. Tingkatkan saja anggaran mereka, ngapai bikin DSI yang bikin heboh?” seru Dikki dengan retorika yang sulit dibantah.
- Melanggar Ojo Kesusu: Terburu-Buru yang Mengguncang Pasar
Poin kedua adalah prinsip Ojo Kesusu (jangan terburu-buru). Dikki menilai pemerintah terlalu gegabah meluncurkan wacana DSI tanpa kalkulasi matang. Akibatnya, bukan perbaikan tata kelola yang didapat, melainkan guncangan kepercayaan pasar internasional.
“Ojo Kesusu itu artinya jangan ambil kebijakan dengan cepat, pengennya instan. Tahu-tahu baru sadar setelah bikin heboh dan mengguncang pasar. Saya minta kebijakan atau proyek Roro Jonggrang ini dihentikan jika tidak mau memperburuk kredibilitas,” tandasnya.
Dikki merujuk pada pernyataan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, yang kini memastikan DSI tidak akan mengambil alih ekspor, melainkan hanya mencegah transfer pricing dan under invoicing. “Itu baru diucapkan setelah terjadi resistensi besar. Kenapa tidak dari awal disosialisasikan dengan jernih? Karena kesusu (terburu-buru) mau mengkonsolidasi kekuasaan ekonomi,” kritiknya.
- Melanggar Ojo Kageteun: Panik yang Melahirkan Aksi Salah
Terakhir, Dikki menyinggung prinsip Ojo Kageteun (jangan kagetan). Pertama panik kalau tahu eksport komoditi penting kita penuh dg kenakalan eksportir melakukan “under invoicing” atau “transfer pricing” lalu tiba2 putuskan ambil alih lewat DSI…dan lalu pemerintah kegeteun (panik) lagi melihat gejolak dan reaksi negatif pasar, sehingga langsung menarik mundur rencana awal DSI menjadi calo raksasa eksport menjadi manajemen tata kelola eksport.
“Ojo Kageteun mengajarkan kita tetap tenang, hikmat melihat kejadian, baru memutuskan dalam keadaan tenang. Jangan panik lihat harga komoditas fluktuatif atau protes pengusaha, lalu ganti haluan kebijakan di tengah jalan. Perubahan rencana DSI dari ‘pengambilalihan’ menjadi ‘perbaikan tata kelola’ adalah pengabaian total terhadap prinsip Ojo Kageteun,” sesalnya.
Dampak Nyata: Investor Kabur, Sektor Sawit Terancam
Dikki tidak sekadar berteori. Ia mengkhawatirkan dampak psikologis jangka panjang. Meskipun pemerintah kini melunak, kebimbangan telah terlanjur menggores pasar.
“Pak Dony Oskaria bilang ‘jangan khawatir’, bahwa niatnya baik untuk cegah kecurangan. Tapi ketika wacana berubah drastis dalam hitungan minggu, itu sinyal buruk. Pasar internasional membaca ini sebagai ketidakpastian kebijakan. Investor jadi bingung. Ujung-ujungnya, mereka tahan investasi sampai sistemnya jelas,” ujar Dikki.
APCASI menuntut langkah berani: “Batalkan saja DSI kalau hanya utk memperbaiki tata kelola eksport, l fungsinya tumpang tindih dengan Dirjen Bea Cukai. Cukup perkuat audit dan penegakan hukum di kementerian teknis. Jangan bikin BUMN baru yang hanya akan jadi birokrasi berlapis dan berpotensi korupsi baru,” pungkasnya.
Tanggapan Pemerintah: Singkat dan Diplomatis
Terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN bidang Komunikasi Publik enggan berkomentar banyak terkait sindiran “tidak belajar dari mertua” tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa DSI dibentuk untuk good governance, bukan intervensi pasar.
Sebelumnya, Dony Oskaria dalam siniar Bukan Kaleng-Kaleng (11/6/2026) menyatakan bahwa masa transisi DSI akan berlangsung hingga Desember 2026 dan pemerintah tetap menghormati kontrak yang ada. “Tidak ada keinginan pemerintah untuk menghancurkan sistem pendapatan kita,” janji Dony.
Namun bagi Dikki dan para pengusaha cangkang sawit, janji tersebut belum cukup untuk menghilangkan kebimbangan yang telah terlanjur menggores pasar. Pertanyaan besarnya kini menggantung: apakah kebijakan ini masih akan bertahan, ataukah justru menjadi monumen kedua dari sebuah proyek Roro Jonggrang yang terbengkalai?
