Jakarta, Tevri-tv.com, Anggota Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Ir. JP Latumahina, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kinerja para pembantu presiden dan birokrasi guna menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil.
Pandangan tersebut disampaikan JP Latumahina berdasarkan pengalaman panjangnya memimpin operasional sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Amerika Serikat yang telah beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun. Saat menjabat pada 2003, ia menghadapi kondisi pabrik dengan sekitar 1.090 karyawan yang dinilai belum bekerja secara optimal.
“Setelah dilakukan evaluasi, manajemen memutuskan melakukan pensiun dini dan pemberhentian terhadap sekitar 150 karyawan yang berkinerja rendah dengan tetap memberikan hak pesangon. Dalam tiga bulan, produktivitas pabrik meningkat hampir dua kali lipat, biaya operasional turun, dan kualitas produksi meningkat,” ujar Jopie, panggilan akrab JP Latumahina, Senin (29/6).
Menurutnya, keberhasilan tersebut mengantarkannya dipercaya menangani operasional pabrik perusahaan yang sama di Filipina dan China, termasuk menjadi orang Indonesia pertama yang dipercaya mengelola salah satu pabrik Cina terbesar di Asia untuk melakukan ekspansi hingga semua operaional berjalan lancar.
Jopie menjelaskan, keberhasilan tersebut bukan semata karena pengurangan jumlah tenaga kerja, melainkan perubahan sistem kerja dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki kemampuan multi-skill atau mampu menjalankan lebih dari satu fungsi pekerjaan.
“Yang terpenting bukan mengurangi orang, tetapi meningkatkan kualitas orang yang tetap bekerja. Mereka harus memiliki kemampuan lintas fungsi sehingga organisasi menjadi lebih efektif dan efisien,” katanya.
Konsep tersebut, menurut Jopie, juga dapat diterapkan dalam pemerintahan melalui evaluasi berbasis kapabilitas, kompetensi, dan hasil kerja.
Ia menilai jumlah pembantu Presiden saat ini cukup besar sehingga diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan setiap menteri maupun pejabat tinggi benar-benar memberikan nilai tambah bagi bangsa dan negara.
“Negara membayar para pejabat dengan anggaran yang besar. Karena itu harus dipastikan setiap pembantu Presiden benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Evaluasi kinerja harus menjadi budaya,” ujarnya.
Jopie juga mendorong agar para menteri tidak hanya bekerja sesuai tugas pokok masing-masing, tetapi memiliki kemampuan lintas sektor dan proaktif menawarkan solusi kepada Presiden.
“Seorang menteri harus kreatif, memiliki multi-skill, mampu menyampaikan gagasan, bukan hanya menunggu instruksi. Pemerintahan membutuhkan pembantu yang inovatif dan mampu bekerja secara kolaboratif,” katanya.
Selain kabinet, Jopie Latumahina menilai reformasi juga perlu menyentuh birokrasi dan badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, sejumlah lembaga dengan fungsi serupa dapat dievaluasi agar tidak terjadi tumpang tindih yang mengakibatkan pemborosan anggaran.
Ia mengusulkan pembentukan tim khusus untuk melakukan value audit, yakni evaluasi terhadap efektivitas organisasi, struktur kerja, serta manfaat yang dihasilkan setiap lembaga pemerintah.
“Tujuannya bukan memangkas secara sembarangan, tetapi memastikan organisasi negara bekerja lebih ramping, cepat, efisien, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.
Sebagai contoh, Jopie mengaku pernah mengalami proses administrasi mutasi kendaraan yang menurutnya masih terlalu panjang meski telah menggunakan sistem digital.
“Masih terlalu banyak tahapan yang harus dilalui. Reformasi birokrasi harus terus diperkuat agar pelayanan publik menjadi sederhana, cepat, dan efisien,” ujarnya.
Berdasarkan pengalaman hampir empat dekade bekerja di lingkungan industri dengan sistem manajemen Jepang dan Amerika, Jopie meyakini efisiensi bukan sekadar penghematan anggaran, tetapi membangun tata kelola yang lebih sederhana, produktif, dan menghasilkan nilai tambah.
“Efisiensi bukan karena negara kekurangan uang, tetapi agar setiap rupiah anggaran yang berasal dari rakyat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
JP Latumahina: Evaluasi Kabinet, Dorong Pemerintahan Lebih Efisien
Anggota Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Ir. JP Latumahina, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kinerja para pembantu presiden dan birokrasi guna menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil.
Pandangan tersebut disampaikan JP Latumahina berdasarkan pengalaman panjangnya memimpin operasional sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Amerika Serikat yang telah beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun. Saat menjabat pada 2003, ia menghadapi kondisi pabrik dengan sekitar 1.090 karyawan yang dinilai belum bekerja secara optimal.
“Setelah dilakukan evaluasi, manajemen memutuskan melakukan pensiun dini dan pemberhentian terhadap sekitar 150 karyawan yang berkinerja rendah dengan tetap memberikan hak pesangon. Dalam tiga bulan, produktivitas pabrik meningkat hampir dua kali lipat, biaya operasional turun, dan kualitas produksi meningkat,” ujar Jopie, panggilan akrab JP Latumahina, Senin (29/6).
Menurutnya, keberhasilan tersebut mengantarkannya dipercaya menangani operasional pabrik perusahaan yang sama di Filipina dan China, termasuk menjadi orang Indonesia pertama yang dipercaya mengelola salah satu pabrik Cina terbesar di Asia untuk melakukan ekspansi hingga semua operaional berjalan lancar.
Jopie menjelaskan, keberhasilan tersebut bukan semata karena pengurangan jumlah tenaga kerja, melainkan perubahan sistem kerja dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki kemampuan multi-skill atau mampu menjalankan lebih dari satu fungsi pekerjaan.
“Yang terpenting bukan mengurangi orang, tetapi meningkatkan kualitas orang yang tetap bekerja. Mereka harus memiliki kemampuan lintas fungsi sehingga organisasi menjadi lebih efektif dan efisien,” katanya.
Konsep tersebut, menurut Jopie, juga dapat diterapkan dalam pemerintahan melalui evaluasi berbasis kapabilitas, kompetensi, dan hasil kerja.
Ia menilai jumlah pembantu Presiden saat ini cukup besar sehingga diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan setiap menteri maupun pejabat tinggi benar-benar memberikan nilai tambah bagi bangsa dan negara.
“Negara membayar para pejabat dengan anggaran yang besar. Karena itu harus dipastikan setiap pembantu Presiden benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Evaluasi kinerja harus menjadi budaya,” ujarnya.
Jopie juga mendorong agar para menteri tidak hanya bekerja sesuai tugas pokok masing-masing, tetapi memiliki kemampuan lintas sektor dan proaktif menawarkan solusi kepada Presiden.
“Seorang menteri harus kreatif, memiliki multi-skill, mampu menyampaikan gagasan, bukan hanya menunggu instruksi. Pemerintahan membutuhkan pembantu yang inovatif dan mampu bekerja secara kolaboratif,” katanya.
Selain kabinet, Jopie Latumahina menilai reformasi juga perlu menyentuh birokrasi dan badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, sejumlah lembaga dengan fungsi serupa dapat dievaluasi agar tidak terjadi tumpang tindih yang mengakibatkan pemborosan anggaran.
Ia mengusulkan pembentukan tim khusus untuk melakukan value audit, yakni evaluasi terhadap efektivitas organisasi, struktur kerja, serta manfaat yang dihasilkan setiap lembaga pemerintah.
“Tujuannya bukan memangkas secara sembarangan, tetapi memastikan organisasi negara bekerja lebih ramping, cepat, efisien, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.
Sebagai contoh, Jopie mengaku pernah mengalami proses administrasi mutasi kendaraan yang menurutnya masih terlalu panjang meski telah menggunakan sistem digital.
“Masih terlalu banyak tahapan yang harus dilalui. Reformasi birokrasi harus terus diperkuat agar pelayanan publik menjadi sederhana, cepat, dan efisien,” ujarnya.
Berdasarkan pengalaman hampir empat dekade bekerja di lingkungan industri dengan sistem manajemen Jepang dan Amerika, Jopie meyakini efisiensi bukan sekadar penghematan anggaran, tetapi membangun tata kelola yang lebih sederhana, produktif, dan menghasilkan nilai tambah.
“Efisiensi bukan karena negara kekurangan uang, tetapi agar setiap rupiah anggaran yang berasal dari rakyat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
