Jakarta Tevri-tv.com, Anggota Dewan Pembina PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, menegaskan, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya dibangun melalui optimisme, tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata, pemerintahan yang bersih, serta kepemimpinan yang berani mengambil keputusan strategis.
Dalam pandangannya yang berjudul “Indonesia Emas 2045: Saatnya Optimisme Dibuktikan dengan Kerja Nyata”, Herry menilai Indonesia tengah berada pada momentum penting dalam sejarah pembangunan nasional.
“Tidak ada bangsa yang menjadi maju hanya karena memiliki kekayaan alam. Bangsa besar lahir dari kepemimpinan yang berani mengambil keputusan, pemerintahan yang bersih, serta kemampuan membangun kepercayaan rakyat. Indonesia kini berada pada momentum sejarah tersebut,” ujar Herry, Selasa (7/7/2026).
Mantan Deputi Politik dan Strategi Wantannas RI itu mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memulai masa kepemimpinannya di tengah situasi global yang penuh tantangan, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, rivalitas geopolitik, disrupsi teknologi, hingga ancaman krisis pangan dan energi.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat sekaligus tata kelola pemerintahan yang efektif.
Herry menilai berbagai program strategis nasional yang dijalankan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan sumber daya manusia, hingga percepatan investasi, merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi menuju Indonesia sebagai negara maju.
“Berbagai kebijakan tersebut mulai memperoleh legitimasi publik karena manfaatnya mulai dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kepercayaan publik akan tumbuh ketika kebijakan mampu menjawab kebutuhan riil rakyat,” katanya.
Ia mengutip hasil survei Indikator Politik Indonesia pada awal 2026 yang menunjukkan sekitar 72,8 persen masyarakat menyatakan puas terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sebanyak 60 persen responden mendukung agar program tersebut menjangkau seluruh anak Indonesia, sementara lebih dari sepertiga responden mengaku telah memiliki anggota keluarga yang menerima manfaat langsung dari program tersebut.
Selain itu, Herry juga menyoroti capaian ekonomi nasional yang dinilai menunjukkan arah positif. Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun atau melampaui target pemerintah, sementara investasi sektor hilirisasi tumbuh 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja.
“Di tengah perlambatan ekonomi global, capaian tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga,” ujarnya.
Meski demikian, Herry mengingatkan, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka investasi maupun pertumbuhan ekonomi.
“Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat melalui bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan, berkurangnya kemiskinan, dan semakin meratanya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.
Menurut Herry, agenda pembangunan nasional juga harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola pemerintahan.
Ia menilai korupsi masih menjadi ancaman terbesar bagi keberhasilan pembangunan nasional.
“Setiap rupiah yang diselewengkan sesungguhnya mengurangi hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik yang lebih baik. Karena itu, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta penegakan hukum yang profesional dan independen merupakan prasyarat menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Dalam konteks demokrasi, Herry menegaskan, kritik tetap memiliki peran penting sebagai mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Dukungan kepada pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol. Kritik yang objektif, berbasis data, dan disampaikan secara konstruktif justru menjadi energi positif agar setiap kebijakan terus disempurnakan demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia optimistis Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju karena didukung sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, posisi geopolitik yang strategis, serta pasar domestik yang besar.
Namun, menurutnya, seluruh potensi tersebut hanya akan memberikan hasil apabila dibarengi konsistensi dalam bekerja, keberanian melakukan reformasi, kepastian hukum, serta kemampuan menjaga persatuan nasional.
“Rakyat tidak menuntut pemerintah menjadi sempurna. Yang mereka harapkan adalah pemerintah yang bekerja sungguh-sungguh, berani mengambil keputusan, terbuka terhadap kritik, dan mampu menghadirkan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Herry.
Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Trisakti itu menegaskan, Indonesia Emas 2045 bukanlah tujuan yang akan tercapai secara otomatis.
“Optimisme nasional tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Optimisme harus dibangun melalui hasil yang dapat diukur, dirasakan, dan dipertanggungjawabkan. Sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling banyak berjanji, melainkan siapa yang mampu bekerja, menjaga amanah rakyat, dan meninggalkan warisan pembangunan bagi generasi mendatang,” pungkasnya.
