JAKARTA , Analisnews.co.id,– Pemimpin Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut tidak hanya mampu mengelola organisasi, tetapi juga menjadi penggerak kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Kepemimpinan adaptif, pembelajaran berkelanjutan, dan kemampuan membangun sinergi menjadi kunci menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengapresiasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) atas penyelenggaraan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang memberikan ruang bagi pengalaman dan proses pembelajaran yang telah dijalani peserta untuk diakui secara terstruktur sesuai standard kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.
“Pengalaman masa lalu tidak berhenti sebagai catatan perjalanan karier. Pengalaman tersebut harus menjadi modal untuk menghasilkan transformasi kepemimpinan ke depan,” ujar Wamen Purwadi saat membuka Penyelenggaraan Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Kompetensi Manajerial Jenjang JPT Utama/Madya Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Program ini menjadi kesempatan bagi para pemimpin untuk melihat kembali perjalanan kepemimpinan, pembelajaran yang telah diperoleh, perubahan yang dihasilkan, serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk mereka menjadi pemimpin yang lebih baik.
Ia menilai lingkungan pemerintahan saat ini berubah semakin cepat. Persoalan yang dihadapi semakin kompleks, sementara ekspektasi masyarakat semakin tinggi dan pemerintah dituntut bekerja lebih cepat dengan menghasilkan manfaat yang semakin nyata. Karena itu, kepemimpinan adaptif menjadi sebuah kebutuhan.
“Karena itu, kepemimpinan yang adaptif tidak lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan, kemampuan untuk beradaptasi tidak datang dengan sendirinya. Ia tumbuh ketika seorang pemimpin memiliki kemauan untuk terus belajar, termasuk belajar dari pengalaman yang telah dilaluinya,” ujarnya.
Wamen Purwadi juga menekankan pentingnya membangun ASN unggul. Menurutnya, kualitas implementasi kebijakan, organisasi, dan teknologi sangat ditentukan oleh orang-orang yang memimpin dan menggerakkannya. Pada level JPT, pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengelola organisasi, tetapi juga memastikan organisasinya berkontribusi terhadap tujuan pembangunan yang lebih
“JPT harus mampu menjadi connector, yang menghubungkan kebijakan, berbagai kepentingan lintas sektor, dan kebutuhan masyarakat. JPT juga harus mampu membangun sinergi, menghapus sekat-sekat birokrasi, serta memastikan keputusan yang diambil semakin berbasis data dan bukti,” tegas Purwadi.
Menutup sambutannya, Wamen Purwadi menitipkan tiga pesan kepada para peserta RPL. Pertama peserta diminta menjadikan RPL sebagai ruang untuk merefleksikan perjalanan kepemimpinan dan mengubah keberhasilan maupun kegagalan menjadi pembelajaran.
Kedua, ukuran kepemimpinan tidak cukup hanya dilihat dari aktivitas, jumlah rapat, dokumen, maupun anggaran yang dikelola. Hal yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi setelah seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya dan manfaat yang diterima masyarakat.
Ketiga, mengenai kolaborasi dalam pengalaman kepemimpinan harus digunakan untuk menghubungkan aktor, sumber daya, dan kebijakan menuju outcome bersama.
“Tujuan pengembangan kompetensi bukanlah sekadar memperoleh pengakuan atas pengalaman, tetapi memastikan pengalaman tersebut menjadi bekal untuk memimpin lebih baik, membangun kolaborasi, dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Purwadi. (HUMAS MENPANRB)
