BANGGAI LAUT, TEVRI-TV.com — (06/10/2026).
Temuan: Kendaraan yang Sama Diduga Kembali Mengisi BBM
Pengawasan terhadap penggunaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, kembali dipertanyakan.
Pantauan media pada Selasa pagi, 6 Oktober 2026, menemukan adanya aktivitas pengisian BBM yang menjadi perhatian masyarakat. Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah dugaan kendaraan yang sama melakukan pengisian BBM lebih dari satu kali.
Temuan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan lebih jauh mengenai bagaimana mekanisme pengawasan diterapkan oleh petugas SPBU terhadap kendaraan yang melakukan pengisian secara berulang.
Bukti: Aktivitas di Lapangan Perlu Dijelaskan
Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas pengisian BBM, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan pengisian serta konsistensi pengawasan di SPBU.
Jika benar terdapat kendaraan yang melakukan pengisian berulang dalam waktu yang berdekatan, maka perlu dipastikan apakah aktivitas tersebut tercatat dalam sistem administrasi atau pencatatan transaksi SPBU.
Selain itu, perlu dilihat apakah pengisian tersebut memang diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku atau justru merupakan aktivitas yang seharusnya mendapatkan pengawasan lebih ketat.
Media juga melakukan koordinasi dengan pihak penanggung jawab SPBU Kendek agar kejadian serupa mendapat perhatian dan tidak berkembang menjadi persoalan yang berulang.
Namun, hingga persoalan tersebut memperoleh penjelasan resmi, dugaan pelanggaran maupun adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu belum dapat disimpulkan sebagai fakta.
Pertanyaan: Seberapa Ketat Pengawasan SPBU?
Pertanyaan publik kemudian mengarah pada sistem pengawasan.
Apakah setiap kendaraan yang melakukan pengisian BBM telah diawasi dan dicatat sesuai ketentuan?
Jika ditemukan kendaraan yang sama melakukan pengisian berulang, apakah petugas melakukan pemeriksaan atau penindakan?
Lalu, apakah terdapat batasan tertentu mengenai frekuensi pengisian yang harus dipatuhi konsumen?
Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana pengelola SPBU memastikan aturan diterapkan secara adil kepada seluruh konsumen, tanpa membedakan siapa yang datang untuk mengisi BBM.
Hal ini menjadi penting karena masyarakat saat ini masih menghadapi persoalan ketersediaan BBM dan harus mengantre untuk mendapatkan bahan bakar.
Dalam kondisi seperti itu, pengawasan yang lemah berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi dan pelayanan BBM.
Konfirmasi: SPBU dan Pemerintah Diminta Terbuka
Media telah melakukan koordinasi dengan pihak penanggung jawab SPBU Kendek terkait persoalan tersebut.
Pihak pengelola diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan, pencatatan transaksi, serta tindakan yang dilakukan apabila ditemukan kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang.
Pemerintah daerah dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan distribusi BBM juga diharapkan tidak hanya menunggu laporan masyarakat.
Pengawasan di lapangan perlu dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap konsumen.
Seorang sumber yang meminta namanya tidak dipublikasikan berharap pemerintah segera turun tangan menyikapi persoalan tersebut.
Sumber tersebut menilai, apabila pelanggaran hanya dibiarkan tanpa penindakan yang jelas, maka tidak menutup kemungkinan tindakan serupa kembali terjadi karena tidak menimbulkan efek jera.
Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya kelonggaran terhadap pihak tertentu.
Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan konfirmasi resmi. Karena itu, pihak SPBU maupun instansi terkait memiliki ruang untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Pertanyaan akhirnya sederhana: jika aturan pengisian BBM memang berlaku untuk semua, apakah pengawasan dan penindakannya juga benar-benar berlaku sama untuk semua?
Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting untuk memastikan pelayanan BBM di SPBU Kendek berjalan secara tertib, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
(FTT)
