Jakarta , Tevri-tv.com,– Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP GEKIRA), Irjen Pol (Purn) Heribertus Dahana Resmiwara atau Herry Dahana, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga optimisme dan terus mendukung upaya pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Menurut Herry Dahana, kemajuan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa keras kritik yang disampaikan, melainkan oleh kemampuan seluruh komponen bangsa dalam mengawal pemerintahan, memberikan masukan secara objektif, serta mendukung setiap kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Tidak ada bangsa yang menjadi maju hanya karena pandai mengkritik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu mengawal pemerintah, memberikan masukan yang objektif, serta mendukung setiap kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Herry Dahana dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).
Mantan Deputi Politik dan Strategi Wantannas RI itu menilai Indonesia saat ini sedang menapaki perjalanan besar menuju Indonesia Emas 2045. Namun perjalanan tersebut tidak akan mudah karena dihadapkan pada berbagai tantangan global yang semakin kompleks.
Ia menyebut ketidakpastian ekonomi dunia, persaingan geopolitik antarnegara, perkembangan teknologi yang sangat cepat, perubahan iklim, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama.
Karena itu, menurut Herry, Indonesia perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi agar mampu menghadapi berbagai dinamika global tersebut.
Dalam konteks itu, Herry menilai visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat, mandiri, dan sejahtera merupakan langkah strategis yang perlu didukung seluruh komponen bangsa.
Menurutnya, visi tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, hilirisasi industri, pembangunan ekonomi, hingga investasi pada kualitas generasi muda Indonesia.
Salah satu program yang menjadi perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Herry memahami adanya berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi program tersebut.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap kebijakan publik seharusnya dinilai secara objektif berdasarkan tujuan, mekanisme pelaksanaan, hasil yang dicapai, serta bukti-bukti yang tersedia.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun alangkah baiknya jika setiap kebijakan dinilai secara objektif berdasarkan tujuan, pelaksanaan, hasil yang dicapai, serta bukti-bukti yang tersedia,” katanya.
Herry menjelaskan bahwa program makan bergizi bagi anak sekolah bukanlah konsep baru. Sejumlah negara maju maupun berkembang seperti Jepang, Finlandia, Brasil, India, dan Korea Selatan telah lama menerapkan program serupa sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengatasi masalah gizi anak, tetapi juga mendukung kesehatan, meningkatkan kesiapan belajar, memperkuat kualitas pendidikan, serta mendorong pemberdayaan sektor pertanian lokal.
Berbagai kajian internasional menunjukkan bahwa program makan sekolah yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan tingkat kehadiran siswa, mendukung perkembangan kognitif, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.
Herry juga mengutip laporan World Food Programme (WFP) yang menyebutkan bahwa sedikitnya 466 juta anak di 107 negara saat ini menerima manfaat program makan sekolah sebagai bagian dari investasi pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia tidak hanya bergantung pada niat baik pemerintah, tetapi juga memerlukan tata kelola yang profesional, transparansi anggaran, ketepatan sasaran, pengawasan yang kuat, serta evaluasi yang berkelanjutan.
Karena itu, masyarakat memiliki peran penting untuk ikut mengawal pelaksanaan program tersebut agar benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia.
“Di sinilah peran masyarakat menjadi sangat penting. Bukan sekadar mendukung atau menolak, tetapi ikut mengawal agar program benar-benar memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa,” ujarnya.
Herry menegaskan bahwa program pembangunan sebesar apa pun tidak akan berhasil tanpa adanya persatuan nasional. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan semangat gotong royong, menjaga optimisme, serta mengawal kebijakan pemerintah secara kritis namun tetap santun dan konstruktif.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan energi untuk membangun, bukan energi yang digunakan untuk saling menjatuhkan atau memperdalam polarisasi di tengah masyarakat.
“Indonesia membutuhkan energi untuk membangun, bukan energi untuk saling menjatuhkan. Indonesia Emas 2045 bukan hanya cita-cita pemerintah, melainkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herry menekankan bahwa mendukung pemerintah tidak berarti menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang masih ada. Sebaliknya, dukungan harus diwujudkan melalui pengawasan, kritik yang objektif, serta pemberian masukan yang bertujuan memperbaiki berbagai program pembangunan.
“Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Kita mendukung agar setiap program yang baik berhasil, sekaligus mengawal dan memberikan masukan agar yang masih kurang dapat diperbaiki. Demokrasi yang sehat bukan dibangun oleh kebencian, melainkan oleh kritik yang objektif, dialog yang bermartabat, dan semangat gotong royong demi kepentingan bangsa,” pungkasnya.
