Pertumbuhan Ekonomi Banggai Laut Capai 4,18%: Antara Capaian Statistik & Tantangan Daya Beli Masyarakat

BANGGAI LAUT, TEVRI-TV.com – (04/05/2026). Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah resmi merilis laporan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2026. Dalam laporan tersebut, Kabupaten Banggai Laut mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,18%, yang menempatkan wilayah ini pada peringkat ke-7 dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
‎
‎Meski secara makro menunjukkan tren positif, angka tersebut menyisakan catatan kritis mengenai relevansinya terhadap kondisi ekonomi riil di tingkat akar rumput yang cenderung lesu.
‎
‎Anatomi Pertumbuhan di Papan Tengah
‎
‎Capaian 4,18% menempatkan Banggai Laut dalam kategori pertumbuhan moderat di Sulawesi Tengah. Posisi ke-7 mengindikasikan bahwa daya saing ekonomi daerah ini berada di level menengah, namun masih tertinggal dibandingkan daerah tetangga yang didorong oleh sektor industri ekstraktif.
‎
‎angka ini perlu dibedah lebih dalam untuk melihat sektor mana yang menjadi mesin pertumbuhan utama. Jika pertumbuhan hanya didorong oleh konsumsi pemerintah atau sektor jasa tertentu, maka dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat luas akan sangat terbatas.
‎
‎Kontradiksi di Sektor Riil
‎Data statistik tersebut berbanding terbalik dengan testimoni pelaku usaha mikro dan masyarakat umum. Kelesuan ekonomi dirasakan melalui:
‎
‎• Penurunan Daya Beli: Volume transaksi di sektor perdagangan domestik menunjukkan tren penurunan, mengindikasikan masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan pendapatan.
‎
‎• Stagnasi Sektor Unggulan: Sektor perikanan dan pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal, dinilai belum mendapatkan stimulus yang cukup untuk mengimbangi kenaikan biaya produksi.
‎
‎• Efek Multiplier yang Rendah: Pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan lapangan kerja baru secara signifikan atau meningkatkan pendapatan disposabel warga secara merata.
‎
‎Analisis Fenomena “Economic Leakage”
‎
‎Para analis Kebijakan publik menilai, faktor utama mengapa masyarakat merasa “susah” meski statistik menunjukkan kenaikan adalah tingginya tingkat kebocoran ekonomi (economic leakage). Pertumbuhan yang tercatat tidak menetap di daerah akibat tiga pilar kebocoran berikut:
‎
‎ – Dominasi Korporasi dan Pelarian
‎   Modal:
‎Sektor perikanan yang menjadi tulang punggung pertumbuhan Banggai Laut sejauh ini masih didominasi oleh korporasi besar. Hal ini memicu terjadinya pelarian modal (capital outflow), di mana keuntungan besar dari hasil bumi Banggai Laut dibawa keluar daerah oleh pemilik modal, sehingga tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga lokal.
‎
‎- Ketergantungan Pasokan Luar Daerah:
‎Tingginya ketergantungan pada pasokan komoditas dari luar daerah, seperti Luwuk, Palu, hingga Makassar, membuat uang yang beredar di masyarakat kembali mengalir keluar untuk membeli barang konsumsi. Alhasil, sirkulasi uang di dalam daerah menjadi sangat singkat.
‎
‎- Kurangnya Penyerapan Pekerja Lokal: Minimnya pelibatan tenaga kerja lokal dalam sektor-sektor strategis membuat perputaran ekonomi tidak berhenti di daerah. Upah dan pendapatan yang dihasilkan justru mengalir keluar bersama tenaga kerja dari luar, yang menghambat terciptanya efek pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi domestik.
‎
‎Urgensi Kebijakan Inklusif
‎Menanggapi fenomena ini, Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Banggai Laut untuk tidak terpaku pada angka pertumbuhan agregat. Fokus utama harus dialihkan pada bagaimana pertumbuhan tersebut dapat bersifat inklusif.
‎
‎”Pertumbuhan 4,18% adalah angka yang baik secara administratif, namun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ada trickle-down effect. Jangan sampai terjadi paradoks pertumbuhan: ekonomi tumbuh, tetapi kemiskinan dan kelesuan pasar tetap bertahan,” tegas salah satu aktivis pemuda setempat.
‎
‎Langkah Strategis ke Depan
‎
‎Pemerintah Daerah diharapkan segera mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi rakyat.
‎
‎Publik kini menantikan langkah nyata dari pemangku kebijakan agar angka-angka yang dirilis oleh BPS dapat benar-benar terefleksi dalam kesejahteraan nyata, bukan sekadar menjadi data di atas meja birokrasi.
‎
‎Penulis : Wendy Wardana
‎Sumber: Analisis Data BPS Sulteng 2026