TBILISI. Tevri-tv.com, – Transformasi pelayanan publik menjadi salah satu agenda prioritas yang menjadi fokus Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini. Agenda tersebut khususnya dalam hal penguatan pelayanan publik terintegrasi, ekosistem inovasi, serta pemanfaatan data untuk peningkatan kualitas layanan publik.
Dalam kunjungan kerja ke Georgia, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto bertukar pengalaman dan menjajaki peluang kolaborasi dengan The United Nations Development Programme (UNDP) dalam memperkuat pelayanan publik yang terintegrasi, inovatif, dan berbasis data. Wamen Purwadi juga menggali pengalaman UNDP dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik pada sistem pemerintahan yang terdesentralisasi.
“Terdapat tiga area utama yang kami diskusikan dengan UNDP yaitu penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP), pengembangan ekosistem inovasi pelayanan publik, serta pemanfaatan Indeks Pelayanan Publik (IPP) untuk penguatan manajemen talenta aparatur pelayanan publik,” jelas Wamen Purwadi saat Courtesy Call bersama Regional Advisor UNDP Regional Hub for Asia and the Pacific Mr. Patrick Duong, di Tbilisi, Georgia, Selasa (23/6/2026).
Dalam mendorong transformasi pelayanan publik, Kementerian PANRB menempatkan integrasi layanan, inovasi pelayanan publik, dan pemanfaatan data sebagai elemen penting untuk meningkatkan kualitas layanan serta pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Indonesia memandang reformasi pelayanan publik sebagai instrumen penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah diakses, lebih terintegrasi, dan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.
Indonesia telah mengembangkan Mal Pelayanan Publik sebagai salah satu model integrasi layanan yang menghadirkan berbagai layanan dalam satu tempat. Ke depan, tantangan Indonesia tidak hanya terletak pada integrasi layanan secara fisik, tetapi juga pada penguatan integrasi proses bisnis, data, dan sistem pendukung layanan.
Purwadi menilai UNDP memiliki pengalaman dalam mendukung integrasi layanan publik dan tata kelola kolaboratif. “Pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam memperkuat penyelenggaraan MPP sebagai simpul layanan publik terintegrasi,” imbuhnya.
Lanjutnya diuraikan Indonesia memiliki banyak inovasi pelayanan publik yang berkembang dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Indonesia ingin memastikan inovasi yang berhasil tidak berhenti pada keberhasilan lokal, tetapi dapat direplikasi dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Pengalaman UNDP dalam pengembangan ekosistem inovasi sektor publik pada berbagai negara dan wilayah menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam merancang ekosistem inovasi pelayanan publik berbasis desentralisasi yang mendukung pembelajaran antar daerah, replikasi praktik baik, pengembangan kapasitas inovasi, serta pengukuran dampak inovasi terhadap kualitas layanan dan capaian pembangunan.
Dalam konteks keterhubungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan Manajemen Talenta Aparatur, Indonesia melihat peluang untuk memanfaatkan Indeks Pelayanan Publik tidak hanya sebagai instrumen evaluasi, tetapi juga sebagai sumber data yang mendukung pengelolaan kinerja dan pengembangan talenta aparatur pelayanan publik. UNDP dinilai memiliki pengalaman dalam pemanfaatan data dan pendekatan berbasis bukti (evidence-based governance) untuk mendukung pengembangan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam menjajaki pengembangan kerangka yang menghubungkan data kinerja pelayanan publik dengan pengembangan kepemimpinan, identifikasi talenta, kebutuhan coaching, serta peningkatan kapasitas manajer pelayanan publik,” imbuh Purwadi. (HUMAS MENPANRB)
