Rakyat Menjerit Dengan Adanya Kepersertaan BPJS ( PBI ) Dinonaktifkan Secara Mendadak.
Magelang, 5/02/2026
Dengan adanya Penonaktifan BPJS PBI tanpa adanya informasi sebelumnya berakibat melonjaknya angka pasien berpotensi ditolak oleh pihak rumah sakit saat hendak menjalani hemodialisis,Rudi wibowo pasin odgj dan gagal ginjal salah satu warga blondo mungkid kabupaten magelang mengalami penolakan dari pihak rumah sakit.Juga ahmad khotim warga ngluwar kabupaten magelang yang harus rawat jalan pasca operasi ring jantung,Angelina warga kalinegoro harus melakukan kontrol pasca operasi usus buntu, Tofan Triadi (Ketua LBH Panglima Magelang sekaligus sekertaris daerah DPD Gerakan Rakyat) “,yang mana beliau merupakan sosok aktifis sejak tahun 2012 sampai sekarang masih eksis dalam melakukan pendampingan dan advokasi ke masyarakat. Saat di wawancarai awak media memberikan ketegasan dan menekankan kepada pihak pemerintah baik dari tingkat Daerah sampai tingkat Pusat agar bener-benar memikirkan dampak dari kebijakan Penonaktifan BPJS PIB secara massal diseluruh Indonesia,… “Belum saatnya pemerintah dengan cara sepihak memutuskan hak warga negara berkenaan dengan jaminan kesehatan dengan cara menonaktifkan yang membuat rakyat menjerit dan putus asa, kewajiban pemerintah daerah lah harus mencarikan solusi kebijakan yang pro kepeda rakyat miskin karena tidak bisa dibiarkan berlama-lama menyangkut kesehatan dan nyawa seseorang,” tegasnya.
Puluhan pasien gagal ginjal kronik disejumlah daerah dilaporkan telah kehilangan hak layanan cuci darah setelah status kepesertaan BPJS PBI dinonaktifkan secara mendadak tanpa adanya pemberitauan. Kondisi tersebut menuai kecaman keras dari beberapa elemen masyarakat.
Kebijakan tersebut bukan hanya berpotensi menciptakan kekacauan administratif, tetapi juga berpotensi mengancam nyawa pasien,, Tambahnya.
Pasien gagal ginjal membutuhkan proses perawatan dan pengobatan intensive dan rutin tejadwal untuk menjaga kelangsungan hidup pasien.gagal ginjal kronik, hemodialisis bukanlah layanan kesehatan tambahan yang bisa ditunda dan dinegosiasi. Tindakan Penonaktifan BPJS PBI dengan mendadak dipandang sebagai tindakan yang sangat merugikan pasien juga merupakan tindakan tidak berperikemanusiaan, berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia,” tuturnya, Kamis (5/02/2026).
“Ini bukan kesalahan pasien, tetapi Kegagalan Sistem, ” kritik Tofan Triadi.
Ketidaksinkronan data dan minimnya mekanisme perlindungan bagi pasien penyakit kronis dinilai menjadi akar permasalahan.
“Kami melihat situasi ini sangat berbahaya, Pasien datang untuk berobat menyambung, namun dihentikan karena BPJS PBI mendadak nonaktif. Ini menyangkut hidup mati seseorang, ” tegas Tofan triadi.
LBH Pangalima Magelang dan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat menilai negara memiliki kewajiban penuh untuk menjamin keberlangsungan layanan kesehatan bagi pasien penyakit kronis, khususnya mereka yang masuk dalam kategori PBI. Atas dasar itulah LBH Panglima Magelang dan Organisasi kemasyarkatan Gerakan Rakyat menyampaikan beberapa tuntutan kepada pihak pemerintah, diantaranya adalah segera menghentikan praktik pemutusan sepihak BPJS PBI bagi pasien penyakit kronis, menerapkan sistem verifikasi medis aktif yang mempertimbangkan kondisi kesehatan pasien, serta memberikan notifikasi secara resmi minimal 30 hari sebelum ada perubahan status kepesertaan dan mendesak agar segera tersedia mekanisme instan BPJS PBI dirumah sakit, terutama untuk pasien dalam kondisi darurat secara medis.
Kasus penonaktifan BPJS PBI ini menjadi sorotan publik secara nasional terhadap tata kelola jaminan kesehatan.
Ditempat terpisah Bupati magelang akrab dipanggil Pak Grengseng ketika ditanyakan melalui pesan singkat berkenaan dengan warganya yang mengalami penonaktifan BPJS PBI merespon dengan cepat dan baik, “Sekarang baru sinkronisasi, maaf kalau ada yang tidak terlayani dengan baik karena memang kami baru menerima pemotongan peserta 66.000.dari PBI, jelasnya. Dan bertekad serta berupaya untuk melakukan pendataan secara cepat, ” Yes, ini data baru dikebut, ‘pungkasnya.
Tofan Magelang.
