BANGGAI LAUT, TEVRI-TV.com — 12 November 2026.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Banggai Laut kembali mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Banggai Laut.
Dorongan tersebut akan dikolaborasikan dengan Abd. Azis, anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut, sebagai bagian dari upaya memperjuangkan regulasi daerah yang memberikan kepastian terhadap pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.
Ketua AMAN Banggai Laut menyampaikan bahwa perjuangan untuk menghadirkan Perda tersebut sebenarnya bukan hal baru. Upaya mendorong regulasi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat telah dilakukan sejak tahun 2023, termasuk melalui kegiatan seminar dan lokakarya (semiloka).
Namun, hingga kini perjuangan tersebut dinilai belum mendapatkan kepastian.
Menurut AMAN Banggai Laut, percepatan pembentukan Perda menjadi penting di tengah perkembangan arus informasi dan teknologi yang semakin pesat. Kondisi tersebut, jika tidak diimbangi dengan upaya perlindungan yang kuat, dikhawatirkan dapat menggerus kearifan lokal, adat istiadat, serta nilai-nilai budaya masyarakat Mian Banggai.
Sementara itu, anggota DPRD Banggai Laut Abd. Azis menyatakan komitmennya untuk ikut memperjuangkan lahirnya regulasi tersebut.
Ia menilai masyarakat adat dan kebudayaan Mian Banggai merupakan bagian penting dari identitas daerah yang harus mendapatkan perlindungan melalui kebijakan yang memiliki kekuatan hukum.
Menurut Azis, sebagai putra Banggai, dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memperjuangkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Banggai Laut.
“Sebagai orang Banggai, saya tentu merasa malu apabila tidak bisa ikut memperjuangkan Perda yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat serta budaya kita sendiri,” demikian substansi komitmen yang disampaikan.
Dalam upaya tersebut, AMAN Banggai Laut juga telah menyerahkan rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Banggai Laut kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) serta Kepala Bagian Hukum untuk menjadi bagian dari proses pembahasan dan pengkajian lebih lanjut.
Dorongan pembentukan Perda ini juga dikaitkan dengan kebijakan pemerintah di tingkat nasional, termasuk regulasi dan pedoman mengenai pengakuan serta perlindungan masyarakat adat.
Selain itu, Provinsi Sulawesi Tengah disebut telah memiliki regulasi daerah mengenai pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Di tingkat kabupaten, Banggai Kepulauan juga telah lebih dahulu melahirkan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat.
Keberadaan berbagai regulasi tersebut dinilai dapat menjadi rujukan sekaligus memperkuat alasan pentingnya Kabupaten Banggai Laut segera memiliki Perda yang secara khusus mengatur pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat.
AMAN Banggai Laut berharap DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi tersebut dan segera membuka ruang pembahasan secara resmi.
Bagi masyarakat adat, Perda ini tidak hanya dipandang sebagai sebuah produk hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga identitas, hak, nilai-nilai adat, serta keberlangsungan kebudayaan Mian Banggai di tengah perubahan zaman yang terus berkembang.
Dengan adanya Perda tersebut, masyarakat adat diharapkan memperoleh kepastian pengakuan dan perlindungan hukum, sekaligus memastikan kearifan lokal dan warisan budaya Banggai Laut tetap terjaga bagi generasi mendatang.
( FTT )
