BANGGAI LAUT, TEVRI-TV.com — 10 November 2026.
Wilayah kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang mencakup Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan memiliki tantangan geografis yang tidak sederhana.
Cakupan wilayah laut yang luas, termasuk sejumlah zona perairan yang sulit dipantau secara maksimal, menjadi salah satu kendala krusial dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan terhadap berbagai dugaan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan.
Selain kondisi geografis, keterbatasan jumlah personel juga menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung optimalisasi pengawasan di lapangan.
Pihak PSDKP menjelaskan, luasnya wilayah pengawasan yang mencakup dua kabupaten kepulauan menyebabkan tidak seluruh laporan masyarakat dapat direspons dan ditangani secara instan dalam waktu bersamaan.
Salah satu gambaran kondisi tersebut terlihat dari munculnya laporan dugaan pelanggaran di sejumlah lokasi berbeda. Ketika penanganan laporan di wilayah Liang dan Mata Maling Kabupaten Banggai Kepulauan belum sepenuhnya selesai dilakukan, kembali muncul laporan masyarakat yang kemudian menjadi perhatian publik di wilayah Desa Kalupapi Kabupaten Banggai Laut.
Jarak antarlokasi yang cukup jauh serta kondisi geografis wilayah kepulauan menjadi faktor yang turut memengaruhi mobilitas dan kecepatan penanganan setiap laporan yang masuk.
Menanggapi pemberitaan berjudul “Alasan Klasik Kehabisan Anggaran, PSDKP Mandul Jemput Terduga Pelaku Bom Ikan di Kawasan Konservasi Sulteng”, pihak PSDKP Wilayah Kerja Banggai Kepulauan dan Banggai Laut memberikan klarifikasi terkait sejumlah penilaian yang muncul dalam pemberitaan tersebut.
Menurut pihak PSDKP, pemberitaan tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi, kendala, serta berbagai upaya yang telah dilakukan di lapangan.
PSDKP juga menilai, kesimpulan mengenai tidak adanya tindakan perlu dilihat secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan luasnya wilayah kerja, keterbatasan sumber daya manusia, serta berbagai tantangan operasional dalam melakukan pengawasan dan penindakan di wilayah perairan.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, PSDKP Wilayah Kerja Banggai Kepulauan dan Banggai Laut menegaskan tetap menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Upaya preventif, menurut pihak PSDKP, terus dikedepankan melalui kegiatan pengawasan serta langkah-langkah penanganan sesuai kewenangan dan kemampuan sumber daya yang tersedia.
Pihak PSDKP juga menegaskan bahwa keterbatasan yang dihadapi tidak serta-merta menghentikan pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan.
Dalam kondisi apa pun, upaya menjaga sumber daya kelautan dan perikanan tetap menjadi bagian dari tanggung jawab yang terus dijalankan di wilayah kerja Banggai Kepulauan dan Banggai Laut.
Namun demikian, persoalan dugaan penggunaan bom ikan, khususnya di kawasan konservasi, tetap menjadi perhatian serius publik. Praktik destructive fishing tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap terduga pelaku, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekosistem laut serta perlindungan kawasan konservasi.
Klarifikasi dari PSDKP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh kepada publik mengenai kondisi, kendala, dan tantangan yang dihadapi aparat pengawasan di lapangan.
Di sisi lain, publik tentu tetap menantikan langkah konkret dan tindak lanjut yang terukur terhadap setiap dugaan pelanggaran perikanan yang terjadi. Terutama terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan dan berpotensi mengancam kelestarian sumber daya laut serta kawasan konservasi di Sulawesi Tengah.
Dengan demikian, keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah kerja menjadi konteks penting untuk dipahami. Namun, efektivitas penanganan setiap laporan tetap menjadi harapan masyarakat yang menginginkan perlindungan laut dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
(TEVRI-TV.com)
