BANGGAI LAUT, TEVRI-TV.com — 12 November 2026.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai Laut memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sebelumnya yang menyoroti dugaan tumpang tindih kewenangan serta tata kelola internal di lingkungan instansi tersebut.
Sebelumnya, pada 7 November 2026, TEVRI-TV.com memuat dua pemberitaan berjudul “Manajemen BPBD Banggai Laut Disorot, Dugaan Tumpang Tindih Kewenangan Mencuat” dan “Fungsi Program Diduga Intervensi Bidang Teknis, Tata Kelola BPBD Banggai Laut Dipertanyakan?”
Klarifikasi disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banggai Laut, AM. Putra Agung, S.Sos., M.Si., pada Rabu (11/11/2026) di Kantor BPBD Banggai Laut.
Dalam kesempatan tersebut, pihak BPBD diberikan ruang untuk menjelaskan struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, serta mekanisme koordinasi dan pelaksanaan program di lingkungan lembaga tersebut.
Menurut penjelasan yang disampaikan dalam klarifikasi, dinamika kerja di lingkungan BPBD terkadang dipengaruhi oleh situasi tertentu yang membutuhkan respons dan percepatan kinerja, khususnya dalam penanganan urusan kebencanaan.
Kondisi tersebut, menurut pihak BPBD, dapat memunculkan intensitas kerja yang tinggi dan membutuhkan dukungan serta keterlibatan berbagai unsur dalam organisasi. Dalam situasi tertentu, koordinasi yang belum berjalan secara optimal juga dapat menimbulkan perbedaan pemahaman maupun persepsi terkait pelaksanaan tugas di masing-masing sektor.
Meski demikian, semangat kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang bersifat mendesak menjadi bagian dari upaya seluruh unsur untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan penanganan kebencanaan.
Klarifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh kepada publik terkait persoalan yang sebelumnya menjadi sorotan, khususnya mengenai dugaan tumpang tindih kewenangan antara fungsi program dan bidang teknis.
TEVRI-TV.com menegaskan bahwa pemberitaan sebelumnya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial dan kerja jurnalistik. Namun demikian, setiap pihak yang berkaitan dengan substansi pemberitaan tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan, bantahan, maupun klarifikasi berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Media ini tetap berkomitmen pada prinsip akurasi, keberimbangan, dan pemenuhan hak jawab sesuai ketentuan perundang-undangan serta Kode Etik Jurnalistik.
( Redaksi )
