JAKARTA Televisi Rakyat Indonesia – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 pada 10 Desember 2024 di Istana Negara, Jakarta.
Sistem yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
**Fitur Utama Katalog Elektronik Versi 6.0:**- **Kemudahan Pembayaran:** Terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, mempermudah proses pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK).
**E-Audit dan Monitoring Real-Time:** Memungkinkan pemantauan transaksi secara langsung, meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan.
**Akses Informasi Lebih Cepat:** Pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang dibutuhkan, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Presiden Prabowo menekankan bahwa implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 dapat menghemat anggaran belanja negara hingga 20-30% setiap tahunnya, serta mengurangi biaya administrasi dan waktu melalui otomatisasi proses.
Beliau juga menegaskan bahwa seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah wajib menggunakan Katalog Elektronik Versi 6.0 mulai 1 Januari 2025. Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, menyatakan bahwa Katalog Elektronik Versi 6.0 merupakan langkah maju dalam meningkatkan layanan sistem pengadaan elektronik, dengan fitur-fitur baru yang memudahkan transaksi dan belanja pemerintah. Sebelumnya, Katalog Elektronik Versi 6.0 telah diterapkan secara pilot di lima Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Dengan peluncuran ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta mendorong penguatan ekonomi kerakyatan menuju Indonesia Emas 2045. ( Google)
