BANGGAI LAUT, TEVRI-TV.com — (03/10/2026). Besarnya potensi sumber daya kelautan Kabupaten Banggai Laut menuntut keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur perikanan yang representatif, produktif, dan berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pelabuhan Perikanan Mato di Kecamatan Banggai kini menjadi salah satu kawasan strategis yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam peningkatan sarana prasarana, fasilitas pelayanan, dan kepastian arah kebijakan pengembangannya.
Sebagai daerah kepulauan di Provinsi Sulawesi Tengah, Banggai Laut memiliki karakter geografis berupa gugusan pulau yang dipisahkan oleh wilayah perairan. Keterbatasan konektivitas darat menjadikan sektor kelautan dan perikanan bukan sekadar sektor pendukung, melainkan salah satu fondasi penting perekonomian daerah.
Dalam konteks tersebut, Pelabuhan Perikanan Mato yang berada di bawah lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah seharusnya memperoleh posisi strategis dalam agenda pembangunan ekonomi bahari.
Persoalannya, potensi besar sektor perikanan harus diikuti dengan fasilitas pelabuhan yang memadai dan kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat nelayan.
Infrastruktur Mato Jangan Dibiarkan Berjalan Tanpa Arah Pengembangan yang Jelas
Sejumlah pihak mendorong agar kawasan Pelabuhan Perikanan Mato tidak hanya dipertahankan sebagai fasilitas pelayanan rutin, tetapi ditingkatkan kapasitas dan fungsinya menjadi sentra kegiatan ekonomi perikanan yang terintegrasi.
Tuntutan tersebut mencakup peningkatan sarana dan prasarana, pembenahan fasilitas pendukung operasional, penguatan pelayanan aktivitas perikanan, serta sistem pengawasan dan pengelolaan kawasan yang lebih terkoordinasi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui instansi teknis terkait dituntut memberikan perhatian konkret terhadap kebutuhan pengembangan pelabuhan, termasuk kejelasan program prioritas dan tahapan pembangunan.
Sebab, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, aktivitas perikanan berpotensi menghadapi hambatan dalam efisiensi pelayanan, penanganan hasil tangkapan, maupun pengembangan rantai distribusi komoditas laut.
Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa peningkatan fasilitas Mato perlu ditempatkan sebagai agenda pembangunan yang terukur, bukan sekadar wacana pengembangan potensi maritim.
Political Will Pemerintah Harus Dibuktikan Melalui Kebijakan Nyata
Tuntutan pengembangan Pelabuhan Perikanan Mato juga mengarah pada pentingnya political will pemerintah dalam membangun sektor perikanan sebagai kekuatan ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu memperkuat koordinasi sesuai kewenangan masing-masing, terutama dalam menyelaraskan kebutuhan kawasan, perencanaan pembangunan, dukungan program, serta pembiayaan infrastruktur.
Yang dibutuhkan bukan hanya pengakuan bahwa Banggai Laut kaya akan sumber daya laut, tetapi keberanian menerjemahkan potensi tersebut menjadi kebijakan pembangunan yang konkret dan dapat diukur.
Sejumlah agenda yang mendesak untuk memperoleh perhatian meliputi:
- Peningkatan infrastruktur pelabuhan, termasuk fasilitas pendukung kegiatan operasional perikanan.
- Penguatan pelayanan nelayan, agar aktivitas perikanan memperoleh dukungan fasilitas yang memadai.
- Pengembangan fungsi ekonomi kawasan, sehingga Mato mampu mendukung distribusi dan peningkatan nilai tambah hasil laut.
- Penguatan koordinasi kelembagaan, terutama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
- Kepastian arah dan prioritas pembangunan, agar pengembangan pelabuhan memiliki target serta keberlanjutan program.
Mato Harus Memberikan Efek Ekonomi Langsung bagi Rakyat
Pengembangan Pelabuhan Perikanan Mato tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Orientasi utamanya harus diarahkan pada peningkatan produktivitas perikanan dan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan tata kelola yang efisien, kawasan ini berpotensi menjadi simpul kegiatan ekonomi yang menghubungkan nelayan, pedagang ikan, pelaku usaha perikanan, transportasi laut, hingga sektor jasa pendukung.
Efek berganda tersebut menjadi alasan penting mengapa pengembangan Mato harus dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi kepulauan Banggai Laut.
Karena itu, pemerintah dituntut memberikan kejelasan mengenai arah pengembangan kawasan, kebutuhan fasilitas prioritas, serta langkah konkret yang akan ditempuh untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pelabuhan.
Jangan Biarkan Potensi Laut Berhenti Sebatas Komoditas
Banggai Laut membutuhkan strategi pembangunan yang sesuai dengan karakter geografis dan kekuatan sumber daya alamnya. Dalam kerangka tersebut, Pelabuhan Perikanan Mato memiliki peluang besar untuk mengambil peran sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bahari.
Namun, peluang itu membutuhkan komitmen lintas pemerintahan, dukungan infrastruktur, dan tata kelola yang tidak berjalan secara parsial.
Tuntutan penguatan Pelabuhan Perikanan Mato pada akhirnya merupakan tuntutan terhadap keseriusan pemerintah dalam membangun ekonomi kepulauan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan memberikan perhatian nyata terhadap peningkatan fasilitas dan kapasitas pelabuhan, sementara Pemerintah Kabupaten Banggai Laut perlu memperkuat sinergi agar pengembangan kawasan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Mato tidak cukup hanya menjadi pelabuhan tempat aktivitas perikanan berlangsung. Kawasan ini perlu didorong naik kelas menjadi sentra ekonomi perikanan yang produktif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Sebab, keberhasilan pembangunan ekonomi bahari tidak diukur dari besarnya potensi laut yang dimiliki, melainkan dari sejauh mana potensi tersebut mampu diolah menjadi kesejahteraan nyata bagi rakyat.
(FTT)
