Banggai Laut, TEVRI-TV — Sabtu, (4/10/2025). Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD-P3A) mendorong optimalisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dengan mengacu pada Indeks Desa dan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang lebih strategis, terukur, dan partisipatif.
Penyusunan RKP Desa yang terintegrasi dengan Indeks Desa dan SDGs Desa diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan desa serta mempercepat pencapaian status Desa Mandiri di wilayah Banggai Laut. Melalui pendekatan berbasis data, desa dapat mengidentifikasi permasalahan dan potensi secara lebih akurat sehingga program pembangunan menjadi tepat sasaran.
Kegiatan utama dalam program ini meliputi sosialisasi dan pelatihan bagi Tim Penyusun RKP Desa, analisis data Indeks Desa, sinkronisasi hasil musyawarah dusun (musdus) dengan peta jalan SDGs Desa, hingga penyusunan dokumen RKP Desa yang terintegrasi. Selain itu, penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) menjadi tahap penting untuk menetapkan rancangan RKP Desa yang telah disepakati bersama masyarakat.
Proses penyusunan RKP Desa melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, hingga pemerintah kecamatan dan DPMD-P3A Kabupaten Banggai Laut yang memberikan pembinaan teknis. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan setiap program dan kegiatan sesuai kebutuhan serta kondisi aktual desa.
Kepala DPMD-P3A Kabupaten Banggai Laut, Aswin Musa, S.H, menegaskan bahwa dengan penerapan Indeks Desa dan SDGs Desa, perencanaan pembangunan diharapkan lebih transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“RKP Desa yang terintegrasi ini bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga instrumen untuk mendorong desa lebih mandiri, maju, dan berkelanjutan,” tambah Kepala Bidang Pemdes, Frans D. Darkay, S.Sos.
Dari kegiatan ini diharapkan muncul beberapa capaian penting, antara lain terbitnya Peraturan Desa tentang RKP Desa berbasis Indeks Desa dan SDGs Desa, meningkatnya nilai Indeks Desa setiap tahun, serta meningkatnya partisipasi masyarakat terutama kelompok rentan dalam proses perencanaan.
Dengan demikian, optimalisasi penyusunan RKP Desa berbasis Indeks Desa dan SDGs Desa diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pembangunan dan mempercepat kemandirian desa di Kabupaten Banggai Laut. (FTT)
