Jakarta – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp14.751.350.764.090 sepanjang tahun 2025 melalui penggagalan berbagai aksi penyelundupan barang ilegal di wilayah perairan Indonesia.
Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksdya TNI Denih Hendrata, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara TNI AL dengan berbagai instansi terkait dalam menjaga keamanan laut nasional.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara TNI Angkatan Laut dengan Bea Cukai, Polri, Bakamla RI, pemerintah daerah, instansi terkait lainnya serta masyarakat,” ujar Denih saat konferensi pers di Markas Koarmada RI, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Berbagai barang ilegal yang berhasil diamankan antara lain timah, batu bara, bibit lobster, sisik trenggiling, ballpress, hingga kosmetik ilegal. Menurut Denih, mayoritas aktivitas penyelundupan terjadi di wilayah strategis seperti Selat Malaka dan Laut China Selatan yang menjadi jalur perdagangan internasional.
Meski pengawasan difokuskan pada titik-titik rawan tersebut, TNI AL memastikan patroli dan pengamanan tetap dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah perairan Indonesia.
Denih menambahkan, upaya pemberantasan penyelundupan terus menunjukkan hasil positif pada tahun 2026. Dalam periode Januari hingga Mei 2026, Koarmada RI kembali berhasil menggagalkan sejumlah aksi penyelundupan dengan total penyelamatan kerugian negara mencapai Rp112,9 miliar.
“Secara keseluruhan pada periode Januari sampai dengan Mei 2026, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Koarmada RI telah berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp112,9 miliar,” ungkapnya.
TNI AL menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan operasi patroli laut guna menekan praktik penyelundupan ilegal yang merugikan negara dan mengancam kedaulatan nasional.
Di akhir keterangannya, Denih mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif membantu aparat keamanan laut dengan memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di perairan Indonesia.
“Mari kita terus perkuat sinergi dan komitmen bersama untuk menjaga keamanan laut, menegakkan hukum, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Denih.
(ard)
