BANGGAI LAUT, TEVRI-TV.com – 26 Agustus 2026. Persoalan kebutuhan penambahan daya listrik di UPT RSUD Banggai Laut bukan lagi perkara teknis yang dapat dikesampingkan. Kondisi tersebut menyentuh langsung keberlangsungan pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Sebuah rumah sakit membutuhkan pasokan listrik yang memadai dan stabil untuk menjalankan pelayanan medis selama 24 jam. Karena itu, ketika kebutuhan penambahan daya listrik di RSUD Banggai Laut disebut telah menjadi kebutuhan mendesak, pertanyaan publik pun patut diarahkan kepada pemerintah daerah dan DPRD.
Mengapa kebutuhan vital rumah sakit belum terlihat sebagai persoalan yang benar-benar mendesak?
Ini bukan sekadar persoalan lampu menyala atau mati.
Ini menyangkut ruang pelayanan, peralatan medis, tindakan dokter, sistem penunjang rumah sakit, hingga keselamatan dan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Rumah Sakit Bukan Gedung Biasa
Pemerintah tentu memahami bahwa rumah sakit tidak dapat diperlakukan seperti gedung perkantoran biasa.
Rumah sakit membutuhkan listrik selama 24 jam. Berbagai perangkat medis, sistem pelayanan, fasilitas penunjang, hingga kebutuhan operasional lainnya bergantung pada pasokan listrik yang stabil dengan kapasitas yang mencukupi.
Karena itu, ketika kebutuhan daya sudah tidak lagi sebanding dengan beban operasional, pemerintah seharusnya tidak menunggu sampai persoalan tersebut berubah menjadi gangguan pelayanan.
Pertanyaan paling sederhana justru perlu dijawab.
Apa yang sebenarnya sedang ditunggu?
Apakah harus terjadi gangguan pelayanan terlebih dahulu?
Apakah harus ada fasilitas medis yang terganggu?
Atau pemerintah baru akan bergerak setelah masyarakat mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab?
Jangan Sampai Rumah Sakit Megah, Tetapi Daya Listrik Terbatas
Pembangunan fasilitas kesehatan tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Gedung dibangun, ruangan disiapkan, fasilitas ditambah, dan pelayanan dikembangkan.
Namun, semua itu akan kehilangan makna apabila kebutuhan dasar untuk mengoperasikan rumah sakit tidak dipersiapkan secara matang.
Rumah sakit tidak hanya membutuhkan bangunan.
Rumah sakit membutuhkan sistem yang mampu membuat seluruh fasilitas tersebut bekerja secara optimal.
Dan listrik merupakan salah satu urat nadi pelayanan rumah sakit.
Karena itu, apabila kebutuhan penambahan daya listrik RSUD Banggai Laut memang sudah masuk kategori mendesak, publik berhak mempertanyakan mengapa persoalan tersebut belum menjadi agenda prioritas.
Pemda Jangan Bersembunyi di Balik Administrasi
Pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.
Jika persoalannya adalah anggaran, pemerintah perlu menjelaskan berapa kebutuhan yang diperlukan.
Jika persoalannya adalah administrasi, masyarakat berhak mengetahui di mana hambatannya.
Jika persoalannya adalah koordinasi, siapa pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya?
Dan jika prosesnya memang sedang berjalan, publik juga berhak mengetahui sejauh mana progres penyelesaiannya.
Jangan biarkan masyarakat hanya menerima jawaban normatif bahwa semuanya sedang diproses.
Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar kalimat “akan ditindaklanjuti”.
Sebab pelayanan kesehatan tidak bisa berjalan hanya dengan bahasa birokrasi.
Pasien membutuhkan pelayanan nyata.
DPRD Jangan Hanya Ramai Saat Rapat
Di titik inilah fungsi pengawasan DPRD Banggai Laut patut dipertanyakan.
Apa gunanya fungsi pengawasan apabila persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar rumah sakit tidak segera dipastikan duduk masalahnya?
DPRD tidak harus menunggu persoalan menjadi sorotan besar untuk bergerak.
Legislatif memiliki ruang untuk meminta penjelasan pemerintah daerah, memanggil pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku, melihat kondisi lapangan, serta memastikan apakah kebutuhan tersebut telah memperoleh perhatian dalam kebijakan anggaran.
Jangan sampai DPRD hanya sibuk membahas angka, tetapi lupa memastikan untuk apa anggaran tersebut digunakan.
Pada akhirnya, anggaran harus kembali kepada kepentingan masyarakat.
Dan pelayanan kesehatan merupakan salah satu kepentingan paling mendasar.
Kalau Bukan Sekarang, Kapan?
Persoalan kebutuhan daya listrik sebenarnya bukan sesuatu yang tidak dapat dihitung.
Beban listrik dapat dianalisis.
Kebutuhan kapasitas dapat diproyeksikan.
Kebutuhan anggaran dapat dihitung.
Solusi teknis dapat dirancang.
Artinya, persoalan ini semestinya dapat diantisipasi sebelum berubah menjadi gangguan pelayanan.
Justru yang berbahaya adalah ketika pemerintah baru bergerak setelah masalah terjadi.
Dalam pelayanan kesehatan, pencegahan jauh lebih baik daripada penyesalan.
Ketika yang dipertaruhkan adalah pelayanan pasien, keterlambatan mengambil keputusan bukan lagi sekadar persoalan administratif.
Ada kepentingan publik di dalamnya.
Pemerintah dan DPRD Harus Berani Menjawab
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dan DPRD Banggai Laut patut memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Apakah kebutuhan penambahan daya RSUD sudah diajukan secara resmi?
Berapa kapasitas daya yang tersedia saat ini dan berapa kebutuhan sebenarnya?
Berapa nilai anggaran yang diperlukan?
Apa kendala yang menyebabkan prosesnya belum selesai?
Siapa yang bertanggung jawab mengawal penyelesaiannya?
Dan yang paling penting, kapan persoalan ini benar-benar diselesaikan?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah.
Justru sebaliknya, pertanyaan publik merupakan bagian dari kontrol sosial agar kebijakan pemerintah tidak berhenti di atas meja birokrasi.
Jangan Tunggu Listrik Padam
Pemerintah tidak seharusnya menunggu masyarakat marah untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi.
DPRD juga tidak semestinya menunggu persoalan menjadi sorotan publik baru kemudian menjalankan fungsi pengawasannya.
RSUD adalah fasilitas publik.
Pasien tidak datang ke rumah sakit untuk mengetahui bagaimana rumitnya birokrasi pemerintah. Mereka datang karena membutuhkan pelayanan.
Maka ketika fasilitas kesehatan menghadapi kebutuhan mendasar, respons pemerintah semestinya lebih cepat daripada keluhan masyarakat.
Jangan tunggu listrik padam untuk menyadari bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh ikut padam.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa banyak rapat yang digelar.
Bukan pula seberapa banyak janji yang disampaikan.
Ukuran keberhasilan pemerintah adalah seberapa cepat persoalan masyarakat diselesaikan.
Dan untuk persoalan daya listrik RSUD Banggai Laut, publik kini sedang menunggu satu hal: bukan penjelasan yang berputar-putar, melainkan tindakan nyata.
Goresan Pena: Wendy Wardana
