FORMAPP Soroti Klaim SHM di Kawasan Hutan Produksi Register 40, Minta Aparat dan BPN Buka Dasar Penerbitannya
PADANG LAWAS UTARA, TEVRI-TV.com — 17 November 2026.
Forum Mahasiswa Peduli Palas-Paluta (FORMAPP) menyatakan akan melaporkan pihak-pihak yang diduga kembali menduduki lahan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), tepatnya di kawasan Bukit Harapan 1, eks Torganda, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara.
Ketua FORMAPP, Rahmat Husen Rambe, menegaskan bahwa dugaan pendudukan kembali lahan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum, terlebih setelah adanya arahan Kapolres Padang Lawas Utara dalam rapat mediasi konflik antara masyarakat dan perusahaan pada 2 November 2026.
Menurut FORMAPP, langkah pelaporan diperlukan untuk memastikan apakah benar terjadi pendudukan kembali lahan setelah arahan aparat disampaikan, sekaligus mengungkap pihak-pihak yang terlibat dan dasar tindakan mereka.
“Jika benar ada pihak yang kembali menduduki lahan setelah perintah aparat disampaikan, persoalan ini harus ditangani melalui jalur hukum. Kami akan melaporkannya agar fakta dan tanggung jawab masing-masing pihak menjadi jelas,” ujar Rahmat.
Tidak hanya menyoroti dugaan pendudukan lahan, FORMAPP juga mempertanyakan klaim kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan hutan produksi Register 40.
Berdasarkan informasi yang diterima FORMAPP, dalam persidangan perkara DL Sitorus yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006, pihak BPN Tapanuli Selatan disebut pernah memberikan keterangan mengenai mekanisme penerbitan SHM di kawasan tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan telah dilakukan pembatalan.
Atas informasi tersebut, FORMAPP meminta agar aparat penegak hukum bersama instansi pertanahan menelusuri dasar penerbitan sertifikat hak milik di kawasan yang disebut sebagai hutan produksi Register 40.
FORMAPP menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada klaim kepemilikan maupun saling tuding antara para pihak. Keabsahan dokumen pertanahan, status kawasan, serta proses penerbitan sertifikat harus diperiksa secara terbuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Oleh karena itu, kami meminta penyelidikan atas dasar apa terjadinya penerbitan sertifikat hak milik di atas kawasan hutan yang disebut sebagai hutan produksi Register 40. Karena setiap tindakan yang melanggar harus diusut dan diperiksa,” tegas Rahmat.
Rencana pelaporan FORMAPP tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menguji fakta dugaan pendudukan kembali lahan, menelusuri legalitas dokumen kepemilikan, serta memastikan tidak ada pihak yang bertindak di luar ketentuan hukum.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut terkait dugaan tersebut.
( Pitri NST )













