BANGGAI LAUT, Tevri-Tv.com — (2/11/2026).
Kepala Desa Paisubebe, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Dewanto Tjandring, akhirnya angkat bicara menanggapi sorotan oknum yang mengaku Aktivis Muda Sulawesi Tengah, Kevin Lapendos, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Paisubebe Tahun Anggaran 2024.
Dalam keterangannya, Dewanto menyampaikan keberatan terhadap sejumlah tudingan yang dialamatkan kepada Pemerintah Desa Paisubebe. Terutama menyangkut tiga pos anggaran yang menjadi sorotan, yakni penyelenggaraan Pos Keamanan Desa sebesar Rp53.500.000, pembangunan atau rehabilitasi jembatan sebesar Rp78.495.000, serta bantuan sektor pertanian dan peternakan sebesar Rp24.000.000.
Menurut Dewanto, berbagai dugaan tersebut tidak seharusnya langsung ditarik menjadi kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan anggaran tanpa didukung pemeriksaan, dokumen resmi, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, kritik dan pengawasan terhadap pemerintah desa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, penyampaian dugaan kepada publik juga perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap mengedepankan objektivitas dan asas praduga tak bersalah.
Dewanto mengingatkan agar persoalan pengelolaan APBDesa tidak berkembang menjadi penggiringan opini yang seolah-olah telah memastikan adanya pelanggaran, sementara proses pemeriksaan oleh lembaga berwenang belum menghasilkan kesimpulan resmi.
Di tengah polemik tersebut, substansi persoalan pengelolaan APBDesa Paisubebe 2024 tetap membutuhkan penjelasan yang transparan dan dapat diuji.
Besaran anggaran pada setiap kegiatan, realisasi penggunaan dana, bukti pertanggungjawaban, hingga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan merupakan aspek penting yang perlu diperiksa secara objektif.
Dengan demikian, baik pihak yang menyampaikan dugaan maupun pemerintah desa yang memberikan bantahan memiliki ruang untuk membuktikan keterangannya berdasarkan data dan dokumen yang sah.
Publik tentu berharap persoalan ini tidak berhenti pada adu pernyataan antara aktivis dan pemerintah desa. Jika memang terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran, pemeriksaan oleh instansi yang berwenang menjadi jalan untuk memperoleh kepastian.
Transparansi pemerintah desa dan keberanian membuka dokumen pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.
(FTT)
Tevri-Tv.com — Mengawal informasi, menguji fakta, dan menyuarakan kepentingan publik.
