BANGGAI LAUT, Tevri-Tv.com — (12/11/2926). Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Banggai Laut, IPTU I Kadek Putra Trisnawa, S.H., M.H., angkat bicara terkait pemberitaan mengenai rencana pengajuan praperadilan oleh tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan dengan pelapor berinisial JA.
IPTU Kadek mengatakan, setelah mengetahui adanya informasi terkait rencana praperadilan tersebut, pihaknya langsung melakukan konfirmasi kepada Iswanto, yang disebut sebagai salah satu penasihat hukum para tersangka.
“Setelah dapat berita rencana praperadilan itu, sejak pagi saya hubungi Pak Iswanto selaku PH mereka guna memastikan apakah informasi itu benar atau tidak,” ujar IPTU Kadek saat dikonfirmasi di ruang kerjanya di Kantor Polres Banggai Laut, Kamis (12/11/2026).
Menurut Kadek, Iswanto mengaku terkejut setelah mengetahui adanya pemberitaan mengenai rencana praperadilan tersebut. Berdasarkan komunikasi yang dilakukan, Iswanto menyampaikan bahwa dirinya maupun kliennya belum pernah membahas maupun mengambil langkah hukum untuk mengajukan praperadilan.
“Saya hubungi PH para tersangka, Pak Iswanto juga kaget dengan berita rencana praperadilan itu,” tutur Kadek.
Kadek kemudian menyampaikan kembali keterangan yang diterimanya dari penasihat hukum tersebut.
“Sampai hari ini, saya sebagai PH maupun klien saya tidak pernah membahas terkait praperadilan itu. Makanya tadi saya menerima kiriman berita itu dan kaget juga, ini sumbernya dari mana?” ujar Kadek menirukan keterangan Iswanto.
Klarifikasi Barang Bukti Surat Pernyataan
Selain soal isu praperadilan, Kasat Reskrim juga memberikan klarifikasi terkait keberadaan surat pernyataan yang sebelumnya sempat menjadi sorotan dalam pemberitaan.
IPTU Kadek menegaskan, sejak laporan polisi dibuat hingga proses penyidikan berjalan, pelapor berinisial JA tidak pernah melampirkan surat pernyataan sebagaimana yang disebutkan dalam pemberitaan.
“Dari awal laporan masuk sampai saat ini, surat pernyataan yang dimaksud tidak ada dalam lampiran,” ungkapnya.
Penunjukan Penasihat Hukum
Dalam kesempatan yang sama, Kasat Reskrim turut meluruskan informasi terkait penunjukan penasihat hukum yang mendampingi para tersangka. Hal tersebut disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai status dan dasar penunjukan penasihat hukum.
Kadek menjelaskan, terdapat perbedaan mekanisme penunjukan penasihat hukum dalam perkara tersebut.
Untuk tersangka JA, yang disebut Kadek sebagai Jamil, penasihat hukum Iswanto ditunjuk oleh penyidik karena tersangka tidak menghadirkan penasihat hukum sendiri. Pendampingan tersebut, menurutnya, dilakukan sesuai prosedur hukum untuk menjamin terpenuhinya hak tersangka selama proses pemeriksaan.
“Karena JA tidak memiliki PH, maka penyidik menyediakan dan menunjuk PH untuk mendampingi JA,” jelas IPTU Kadek.
Sementara itu, terhadap tiga tersangka lainnya, Kasat Reskrim mengatakan bahwa Iswanto bertindak sebagai penasihat hukum berdasarkan penunjukan langsung dari para tersangka.
“Jadi tidak ada dugaan main mata seperti yang sempat beredar di dalam grup WhatsApp,” ujarnya.
Kadek menegaskan, penunjukan penasihat hukum untuk JA merupakan bagian dari prosedur penyidikan guna memastikan hak-hak hukum tersangka terpenuhi. Sedangkan pendampingan terhadap tiga tersangka lainnya dilakukan berdasarkan penunjukan langsung dari masing-masing tersangka.
PH Tiga Tersangka: Praperadilan Masih Dalam Wacana
Sementara itu, salah satu penasihat hukum dari tiga tersangka, Sandy A. Pattiwael, S.H., M.H., saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa kemungkinan pengajuan praperadilan masih dalam tahap wacana dan kajian.
“Kami masih wacanakan pembacaan setiap poin per poin dulu. Namun jika perlu, maka kami lakukan praperadilan,” ujarnya.
Menurut Sandy, pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil langkah hukum dan masih melakukan pendalaman terhadap setiap persoalan dalam perkara tersebut.
“Semua berjenjang, tidak serta-merta langsung. Dipelajari matang dulu,” tuturnya.
Sandy juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya berencana meminta dilakukannya gelar khusus terkait perkara tersebut.
“Kami akan meminta itu,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, rencana pengajuan praperadilan sebagaimana yang sebelumnya beredar masih berada pada tahap wacana dan belum terdapat informasi mengenai pengajuan resmi ke pengadilan.
( Redaksi )
