Air RSUD Banggai Tak Mengalir, DPRD Banggai Laut Jangan Hanya Duduk di Ruang Paripurna

BANGGAI LAUT, TEVRI-TV.com – (10/8/2026). Persoalan tidak mengalirnya air di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banggai, Kabupaten Banggai Laut, semestinya tidak hanya menjadi urusan manajemen rumah sakit dan PDAM Paisu Moute.
‎
‎Ada institusi daerah yang memiliki mandat konstitusional untuk memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya: DPRD Kabupaten Banggai Laut.
‎
‎Ketika kebutuhan dasar seperti air bersih tidak tersedia di sebuah rumah sakit, maka persoalannya telah menyentuh kepentingan publik. Di sinilah fungsi pengawasan DPRD seharusnya dijalankan secara nyata, bukan sebatas hadir dalam agenda rapat atau paripurna.
‎
‎DPRD memiliki fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah, penggunaan anggaran, serta penyelenggaraan pelayanan publik benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
‎
‎Karena itu, muncul pertanyaan yang patut disampaikan secara terbuka:
‎
‎Di mana fungsi kontrol DPRD Banggai Laut ketika RSUD Banggai mengalami persoalan pasokan air?
‎
‎Apakah DPRD sudah meminta penjelasan kepada pihak RSUD Banggai?
‎
‎Apakah Komisi yang membidangi kesehatan dan pelayanan publik telah turun melakukan pengecekan langsung?
‎
‎Apakah DPRD sudah memanggil pihak PDAM Paisu Moute untuk mengetahui penyebab terganggunya distribusi air?
‎
‎Dan yang tidak kalah penting, apakah persoalan tersebut sudah masuk dalam agenda pengawasan DPRD sebagai bagian dari evaluasi pelayanan publik kepada masyarakat?
‎
‎Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap lembaga-lembaga yang menggunakan kewenangan dan anggaran negara.
‎
‎Jangan Jadikan Paripurna Sebagai Satu-Satunya Wajah DPRD
‎
‎Masyarakat tentu menghormati agenda rapat paripurna sebagai bagian dari kerja kelembagaan DPRD. Namun, tugas wakil rakyat tidak berhenti di ruang sidang.
‎
‎Ada persoalan masyarakat yang membutuhkan kehadiran wakil rakyat secara langsung di lapangan.
‎
‎Ketika rumah sakit mengalami gangguan air, misalnya, DPRD dapat menggunakan kewenangan pengawasannya untuk meminta penjelasan, melakukan kunjungan kerja, mendengarkan keluhan masyarakat, serta memastikan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait mengambil langkah penyelesaian.
‎
‎DPRD bukan hanya tempat menyampaikan pandangan politik dari podium. DPRD adalah lembaga yang memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah.
‎
‎Maka, jika ada pelayanan publik yang diduga terganggu, DPRD semestinya hadir untuk memastikan persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
‎
‎RSUD Adalah Fasilitas Publik, Bukan Sekadar Gedung Pemerintah
‎
‎Air bersih di rumah sakit berkaitan langsung dengan kebersihan, sanitasi, kenyamanan pasien, keluarga pasien, tenaga kesehatan, serta keberlangsungan berbagai aktivitas pelayanan.
‎
‎Karena itu, persoalan air di RSUD Banggai harus dilihat sebagai persoalan pelayanan publik.
‎
‎PDAM Paisu Moute tentu perlu memberikan penjelasan mengenai penyebab gangguan dan langkah penanganannya. Pihak RSUD Banggai juga perlu menjelaskan kondisi pelayanan serta langkah antisipasi yang dilakukan.
‎
‎Namun di sisi lain, DPRD Banggai Laut juga perlu menjalankan fungsi kontrolnya.
‎
‎Jangan sampai persoalan baru mendapat perhatian setelah menjadi konsumsi publik dan ramai diberitakan media.
‎
‎Waktunya DPRD Turun Memastikan
‎
‎DPRD Banggai Laut perlu menunjukkan kepada masyarakat bahwa fungsi pengawasan bukan hanya tercantum dalam aturan, tetapi benar-benar bekerja di lapangan.
‎
‎Turun ke RSUD Banggai. Periksa persoalannya. Panggil pihak-pihak terkait. Minta penjelasan. Dengarkan pasien dan keluarga pasien. Evaluasi pelayanan. Kemudian dorong solusi yang konkret.
‎
‎Jika ditemukan adanya persoalan teknis, administratif, koordinasi maupun pengelolaan pelayanan, maka harus ada tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
‎
‎Sebab masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan.
‎
‎Masyarakat membutuhkan tindakan.
‎
‎Pada akhirnya, ukuran keberadaan DPRD bukan hanya seberapa sering rapat digelar atau paripurna dilaksanakan, tetapi juga seberapa jauh fungsi representasi dan pengawasan tersebut dirasakan masyarakat ketika menghadapi persoalan nyata.
‎
‎Persoalan air di RSUD Banggai menjadi salah satu momentum untuk membuktikan hal tersebut.
‎
‎DPRD Banggai Laut harus kembali pada fungsi utamanya: mengawasi, mengontrol, menyerap aspirasi, dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan untuk kepentingan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
‎
‎Karena ketika pelayanan publik terganggu, diam bukanlah bentuk pengawasan.
‎
‎Goresan Pena : Wendy Wardana